HRB Protes DBH Sawit Terus Menurun di Rakernas APEKSI 2026

SUBULUSSALAM – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara, pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Kegiatan yang mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat" tersebut dihadiri oleh para delegasi dari pemerintah kota anggota APEKSI di seluruh Indonesia sebagai wadah memperkuat sinergi serta menyampaikan berbagai aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.

Dalam forum nasional tersebut, Wali Kota Subulussalam, H. Rasyid Bancin (HRB), menyuarakan protes atas terus menurunnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diterima Kota Subulussalam dari tahun ke tahun. Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung di hadapan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, selaku Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) I APEKSI Periode 2025–2028.

Dalam penyampaiannya, HRB mengungkapkan bahwa penurunan DBH Sawit yang diterima Kota Subulussalam sangat signifikan dan dinilai tidak sebanding dengan potensi perkebunan kelapa sawit yang dimiliki daerah tersebut.

Adapun rincian penerimaan DBH Sawit Kota Subulussalam dalam empat tahun terakhir adalah sebagai berikut:

• Tahun 2023 sebesar Rp7.025.546.000.
• Tahun 2024 sebesar Rp6.205.955.000.
• Tahun 2025 turun menjadi Rp2.312.187.000.
• Tahun 2026 kembali menurun menjadi Rp1.210.994.712.

Menurut HRB, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap melalui forum APEKSI ini dapat lahir kebijakan yang lebih adil terkait pembagian Dana Bagi Hasil Sawit. Kota-kota kecil dan daerah penghasil harus mendapatkan porsi yang layak agar dapat terus berkembang," tegas HRB.

Ia mencontohkan, Kota Subulussalam memiliki kawasan perkebunan kelapa sawit yang mencapai lebih dari 120 ribu hektare. Namun, menurutnya, manfaat fiskal yang diterima daerah masih sangat minim karena penerimaan pajak justru lebih banyak masuk ke daerah tempat perusahaan berkedudukan.

"Kota Subulussalam memiliki kebun sawit lebih dari 120 ribu hektare, tetapi yang menerima pajaknya justru Kota Medan. Kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian bersama agar daerah penghasil juga memperoleh keadilan," ujarnya.

HRB berharap APEKSI dapat menjadi corong yang menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, khususnya terkait evaluasi mekanisme pembagian DBH Sawit bagi kota-kota berkembang.

Menurutnya, apabila ketimpangan tersebut terus dibiarkan, maka daerah-daerah penghasil akan kesulitan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kapasitas fiskal untuk membiayai pembangunan.

"Kalau kondisi ini terus berlangsung, daerah berkembang akan semakin sulit meningkatkan pendapatan daerahnya. Padahal, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah daerah. Karena itu, kami berharap ada kebijakan yang lebih berpihak pada asas keadilan bagi daerah penghasil," tutup HRB.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Subulussalam dalam memperjuangkan hak-hak daerah agar memperoleh pembagian pendapatan yang lebih proporsional, sehingga mampu mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Tim)